MAKALAH “SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) KONDISI BENCANA DAN ASPEK ETIK LEGAL KEPERAWATAN”

MAKALAH

“SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) KONDISI BENCANA DAN ASPEK ETIK LEGAL KEPERAWATAN”

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan makalah mata kuliah Keperawatan Bencana dengan judul " Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Kondisi Bencana Dan Aspek Etik Legal Keperawatan" tepat pada waktunya.

Penulisan makalah ini telah semaksimal mungkin penulis upayakan dan didukung bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan makalah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberi saran maupun kritik demi memperbaiki makalah ini.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan semoga dari makalah sederhana ini dapat diambil manfaatnya dan besar keinginan penulis dapat menginspirasi para pembaca untuk mengangkat permasalah lain yang berkaitan pada makalah-makalah selanjutnya.

Kendari,6 Aprilr 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................

DAFTAR ISI..................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN..............................................................................

A.    Latar Belakang.....................................................................................

B.     Rumusan Masalah.................................................................................

C.     Tujuan Makalah....................................................................................

BAB II PEMBAHASAN...............................................................................

A.    SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)   

B.     PERAN PERAWAT DALAM BENCANA.......................................

C.     ASPEK ETIK PENANGANAN BENCANA....................................

BAB III PENUTUP.......................................................................................

A.    Kesimpulan...........................................................................................

B.     Saran.....................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dalam manajemen bencana ada dua kegiatan besar yang dilakukan : Pertama ; pada saat sebelum bencana (pre event) berupa kesiapsiagaan menghadapi bencana  (disaster preparedness) dan pengurangan resiko bencana (disaster mitigation), Kedua ; kegiatan tanggap bencana (emergency response) dan kegiatan pemulihan akibat bencana (disaster recovery).

Berdasar realitas, kita selama ini banyak melakukan kegiatan pasca bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan pemulihan (recovery) akibat bencana, tapi sangat sedikit sekali perhatian terhadap kegiatan untuk kesiapsiagaan pra bencana dan pengurangan resiko bencana. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana adalah : Kegiatan pendidikan kesadaran bencana (disaster awareness), Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat, Penyiapan Teknologi Tahan/Siaga Bencana, Membangun Sistem Sosial yang tanggap bencana dan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana secara komprehensif dan terpadu.

Kegiatan-Kegiatan diatas tersebut tentunya harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan salah satu pihak tersebut adalah masyarakat di lingkungan yang rawan bencana. Termasuk di dalam masyarakat adalah komunitas tenaga medis dan paramedis yang menjadi bagian masyarakat. Karena mereka paham bagaimana menyiapkan sistem kesiapsiagaan menghadapi bencana dan mereka memiliki bekal pengetahuan-ketrampilan teknis medis yang bisa didayagunakan dalam penanggulangan korban gawat darurat pasca bencana

Bencana menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan pemerintah maupun swasta. Namun dalam pelaksanaannya menolong korban haruslah secara tepat dan cepat, selain itu juga diperlukan koordinasi yang bagus. Diperlukan skill dan pengetahuan yang cukup tentang penanganan pertama disamping pengetahuan medan bencana serta komunikasi yang terpadu dalam menolong korban bencana.

B.     Rumusan Masalah

Adapun rumusan m asalah dari makalah ini adalah sebagai berikut :

1.      Bagaimana sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) ?

2.      Bagaimana peran perawat dalam bencana ?

3.      Bagaimana aspek etik penanganan bencana ?

C.    Tujuan Makalah

Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut :

1.      Mengetahui  sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)

2.      Mengetahui peran perawat dalam bencana

3.      Mengetahui aspek etik penanganan bencana

BAB II

PEMBAHASAN

A.    SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)

1.      Pengertian

SPGDT adalah sebuah sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur, pelayanan pra Rumah Sakit, pelayanan di Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit. Pelayanan berpedoman pada respon cepat yang menekankan time saving is life and limb saving, yang melibatkan pelayanan oleh masyarakat awam umum dan khusus, petugas medis, pelayanan ambulans gawat darurat dan sistem komunikasi.

2.      Macam-Macam SPGDT

SPGDT dibagi menjadi :

a.       SPGDT-S (Sehari-Hari)

SPGDT-S adalah rangkaian upaya pelayanan gawat darurat yang saling terkait yang dilaksanakan ditingkat Pra Rumah Sakit – di Rumah Sakit – antar Rumah Sakit dan terjalin dalam suatu sistem. Bertujuan agar korban/pasien tetap hidup. Meliputi berbagai rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1)      Pra Rumah Sakit

a)      Diketahui adanya penderita gawat darurat oleh  masyarakat

b)      Penderita gawat darurat itu dilaporkan ke organisasi pelayanan penderita gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan medic

c)      Pertolongan di tempat kejadian oleh anggota masyarakat awam atau awam khusus (satpam, pramuka, polisi, dan lain-lain).

d)     Pengangkutan penderita gawat darurat untuk pertolongan lanjutan dari tempat kejadian ke rumah sakit (sistim pelayanan ambulan)

2)      Dalam Rumah Sakit

a)      Pertolongan di unit gawat darurat rumah sakit

b)       Pertolongan di kamar bedah (jika diperlukan)

c)      Pertolongan di ICU/ICCU

3)      Antar Rumah Sakit 

a)       Rujukan ke rumah sakit lain (jika diperlukan)

b)      Organisasi dan komunikasi

b.      SPGDT-B (Bencana)

SPGDT-B adalah kerja sama antar unit pelayanan Pra Rumah Sakit dan Rumah Sakit dalam bentuk pelayananan gawat darurat terpadu sebagai khususnya pada terjadinya korban massal yg memerlukan peningkatan (eskalasi) kegiatan pelayanan sehari-hari. Bertujuan umum untuk menyelamatkan korban sebanyak banyaknya.

Tujuan Khusus :

1)      Mencegah kematian dan cacat, hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat sebagaimana mestinya.

2)      Merujuk melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai.

3)      Menanggulangi korban bencana.

Prinsip mencegah kematian dan kecacatan :

1)      Kecepatan menemukan penderita.

2)      Kecepatan meminta pertolongan.

Kecepatan dan kualitas pertolongan yang diberikan :

1)      Ditempat kejadian.

2)       Dalam perjalanan kepuskesmas atau rumah-sakit.

3)      Pertolongan dipuskesmas atau rumah-sakit.

Keberhasilan Penanggulangan Pasien Gawat Darurat Tergantung 4 Kecepatan :

1)      Kecepatan ditemukan adanya penderita GD

2)      Kecepatan Dan Respon Petugas

3)      Kemampuan dan Kualitas

4)      Kecepatan Minta Tolong

B.     PERAN PERAWAT DALAM BENCANA

Pelayanan keperawatan tidak hanya terbatas diberikan pada instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit saja. Tetapi, pelayanan keperawatan tersebut juga sangat dibutuhkan dalam situasi tanggap bencana.

Perawat tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar praktek keperawatan saja,  Lebih dari itu, kemampuan tanggap bencana juga sangat di butuhkan saaat keadaan darurat. Hal ini diharapkan menjadi bekal bagi perawat untuk bisa terjun memberikan pertolongan dalam situasi bencana.

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan sangat berbeda, kita lebih banyak melihat tenaga relawan dan LSM lain yang memberikan pertolongan lebih dahulu dibandingkan dengan perawat, walaupun ada itu sudah terkesan lambat.

Kegiatan penanganan siaga bencana memang berbeda dibandingkan pertolongan medis dalam keadaan normal lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting. Berikut beberapa tnidakan yang bisa dilakukan oleh perawat dalam situasi tanggap bencana:

1.      Pengobatan dan pemulihan kesehatan fisik

Bencana alam yang menimpa suatu daerah, selalu akan memakan korban dan kerusakan, baik itu korban meninggal, korban luka luka, kerusakan fasilitas pribadi dan umum,  yang mungkin akan menyebabkan isolasi tempat, sehingga sulit dijangkau oleh para relawan. Hal yang paling urgen dibutuhkan oleh korban saat itu  adalah pengobatan dari tenaga kesehatan. Perawat bisa turut andil dalam aksi ini, baik berkolaborasi dengan tenaga perawat atau pun tenaga kesehatan profesional, ataupun juga melakukan pengobatan bersama perawat lainnya secara cepat, menyeluruh dan merata di tempat bencana. Pengobatan yang dilakukan pun bisa beragam, mulai dari pemeriksaan fisik, pengobatan luka, dan lainnya sesuai dengan profesi keperawatan.

2.      Pemberian bantuan

Perawatan dapat melakukan aksi galang dana bagi korban bencana, dengan menghimpun dana dari berbagai kalangan dalam berbagai bentuk, seperti makanan, obat obatan, keperluan sandang dan lain sebagainya. Pemberian bantuan tersebut bisa dilakukan langsung oleh perawat secara langsung di lokasi bencana dengan memdirikan posko bantuan. Selain itu,  Hal yang harus difokuskan dalam kegiatan ini adalah pemerataan bantuan di tempat bencana sesuai kebutuhan yang di butuhkan oleh para korban saat itu, sehinnga tidak akan ada lagi para korban yang tidak mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan bantuan yang menumpuk ataupun tidak tepat sasaran.

3.      Pemulihan kesehatan mental

Para korban suatu bencana biasanya akan mengalami trauma psikologis akibat kejadian yang menimpanya. Trauma tersebut bisa berupa kesedihan yang mendalam, ketakutan dan kehilangan berat. Tidak sedikit trauma ini menimpa wanita, ibu ibu, dan anak anak yang sedang dalam massa pertumbuhan. Sehingga apabila hal ini terus berkelanjutan maka akan mengakibatkan stress berat dan gangguan mental bagi para korban bencana. Hal yang dibutukan dalam penanganan situasi seperti ini adalah pemulihan kesehatan mental yang dapat dilakukan oleh perawat. Pada orang dewasa, pemulihannya bisa dilakukan dengan sharing dan mendengarkan segala keluhan keluhan yang dihadapinya, selanjutnya diberikan sebuah solusi dan diberi penyemangat untuk tetap bangkit. Sedangkan pada anak anak, cara yang efektif adalah dengan mengembalikan keceriaan mereka kembali, hal ini mengingat sifat lahiriah anak anak yang berada pada masa bermain. Perawat dapat mendirikan sebuah taman bermain, dimana anak anak tersebut akan mendapatkan permainan, cerita lucu, dan lain sebagainnya. Sehinnga kepercayaan diri mereka akan kembali seperti sedia kala.

4.      Pemberdayaan masyarakat

Kondisi masyarakat di sekitar daerah yang terkena musibah pasca bencana biasanya akan menjadi terkatung katung tidak jelas akibat memburuknya keaadaan pasca bencana., akibat kehilangan harta benda yang mereka miliki. sehinnga banyak diantara mereka  yang patah arah dalam menentukan hidup selanjutnya. Hal yang bisa menolong membangkitkan keadaan tersebut adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan fasilitas dan skill yang dapat menjadi bekal bagi mereka

kelak. Perawat dapat melakukan pelatihan pelatihan keterampilan yang difasilitasi dan berkolaborasi dengan instansi ataupun LSM yang bergerak dalam bidang itu. Sehinnga diharapkan masyarakat di sekitar daerah bencana akan mampu membangun kehidupannya kedepan lewat kemampuan yang ia miliki.

C.    ASPEK ETIK PENANGANAN BENCANA

Seluruh prosedur penanggulangan bencana sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya merujuk dan harus mengarah pada prinsip-prinsip penanggulangan untuk bencana yang telah dirumuskan oleh para ahli, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1.      Cepat dan tepat

Di Indonesia banyak sekali bencana, macam-macam bencana alam di Indonesia antara lain banjir, tanah longsor, gunung meletus. Sudah sewajarnya kalau penanggulangan bencana harus dilakukan secara tepat dan tepat, sebab bila tidak akan mengakibatkan lebih banyak korban dan lebih banyak kerugian.

2.      Prioritas

Harus mengetahui mana yang diprioritaskan dalam prosesnya, sudah tentu jika penyelamatan nyawa harus selalu didahulukan dibandikan penyelamatan harta benda dan seterusnya berdasarkan skala prioritas.

3.      Koordinasi

Merupakan bentuk koordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat harus mampu melakukan hubungan yang baik dan saling mendukung. Penanggulangan bencana pun harus mengusung ketepaduan dalam berbagai sektor sebab tidak mungkin dilakukan oleh satu sektor saja.

4.      Berdaya guna

Jangan sampai penangangan bencana hanya merupakan upaya sia-sia yang membuang waktu, tenaga, dan biaya yang tentunya sangat besar. Penanganan bencana harus berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pasca bencana dan rasa trauma atas bencana yang terjadi.

5.      Transparansi 

Transparansi bahwa segala bentuk penangulangan bencana harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas maksudnya adalah pertanggungjawaban secara terbuka dan sesuai dengan etika dan hukum.

6.      Kemitraan

Tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja yang dalam menanggulangi bencana, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut serta. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mampu menjalin kemitraan yang baik. Kemitraan tersebut bisa dengan cara pemerintah bekerjasama dengan masyarakat membentuk Posdaya penanggulangan bencana di Daerah sekitar.

7.      Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan bentuk peningkatan dan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembelajaran praktis terkait dengan langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana. Umumnya langkah pemberdayaan dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar mengenai bencana di kawasan rawan bencana.

8.      Non diskriminatif

Adapun bentuk prinsip ini jelas bahwa tidak ada pembedaan suku, ras, agama dan budaya yang menjadikan proses penangangan bencana tidak seimbang antara satu dengan lainya. Proses penanganan bencana kepada siapa pun harus dilakukan secara adil dan seimbang.

9.      Non proletisi

Maksudnya adalah larangan pemanfaat penanggulangan bencana sebagai upaya untuk meraih suatu bentuk kepentingan tertentu, seperti cara

pemberian bantuan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan lain sebagainya.

10.  Ketepaduan

Dalam penanggulangan bencana tentunya tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja, misalnya penanggulangan bencana adalah tanggungjawab Pemerintah saja. Anggapan semacam ini merupakan anggapan yang salah. Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya lainya. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus pula ada keterpaduan dari berbagai lini tersebut.

11.  Berhasil Guna

Setiap penanggulangan bencana pasti membutuhkan yang namanya biaya, waktu dan tenaga. Penanggulangan bencana tidaklah mudah, biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi dan rekontroksi sangatlah besar. Demikian halnya dengan waktu dan tenaga, penanggulangan bencana mesti menghabiskan waktu berbulan-bulan dan jumlah tenaga yang dikeluarkan juga tidak terbatas. Oleh karena itu, dalam penanggulangan bencana agar seluruh biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan tidak sia-sia haruslah mampu berhasil guna yang sifatnya berkepanjangan.

12.  Akuntabilitas

Dalam penanganan bencana seringkali menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit jumlahnya. Selain anggaran negara umumnya pihak yang terkena bencana akan mendapat berbagai bantuan dari lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu, khususnya bagi pihak yang terlibat langsung dalam proses penanggulangan bencana setiap kegiatan yang dilakukan haruslah jelas, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) merupakan penanganan awal dan pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke Rumah Sakit dan mendapatkan penanganan medis lanjutan, misalnya pada saat terjadi bencana alam. Salah satu hal penting yang perlu ada pada saat terjadi bencana alam yaitu posko kesehatan, dimana penderita gawat darurat atau korban dapat ditangani pada posko kesehatan ini.SPGDT terdiri dari unsur, pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit dan antar rumah sakit.

SPGDT dibagi atas SPGDT-S dan SPGDT-B. SPGDT bertujuan yang intinya untuk mengurangi dan menyelamatkan korban bencana, sehingga diperlukan cara penanganan yang jelas (efektif, efisien dan terstruktur).

B.     Saran

Diharapkan semua orang akan mempunyai kesiapan dalam upaya penyelamatan dan mengurangi dampak kesehatan yang buruk apabila terjadi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Mursalin.2011.Peran Perawat Dalam Kaitannya Mengatasi Bencana. Diakses tanggal 15 November 2012

Seri Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) / General Emergency Life Support (GELS) : Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Cetakan ketiga. Dirjen Bina Yanmed Depkes RI, 20

06.

Tanggap Darurat Bencana (Safe Community modul 4). Depkes RI, 2006.