TEORI KONSEPTUAL KEPERAWATAN NIGHTINGALE (1860)

  TEORI KONSEPTUAL KEPERAWATAN NIGHTINGALE (1860) A.   ISI TEORI Konsep Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Nightingale tidak memandang perawat secara sempit yang hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan dan nutrisi yang adekuat ( Nightingale, 1860; Torres, 1986 ). Melalui observasi dan pengumpulan data, Nightingale menghubungkan antara status kesehatan klien dengan faktor lingkungan dan, sebagai hasil, yang menimbulkan perbaikan kondisi higiene dan sanitasi selama perang Crimean. Torres mencatat ( 1986 ) mencatat bahwa nightingale memberikan konsep dan penawaran yang dapat divalidasi dan digunakan untuk menjalankan praktik keperawatan. Nightingale dalam teo...

makalah pendidikan kewarganegaraan


BAB I
PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian
Pendidikan Kewarganegaraan saat ini merupakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

B.   Rumusan masalah
a.    Apa pentingnya pembelajaran Pkn di perguruan tinggi. ?
b.    Apa tujuan pembelajaran Pkn di perguruan tinggi ?
c.    Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila ?

C.   Maksud dan tujuan
a.    Maksud dari pembuatan makalah ini adalah :
1)    Untuk memenuhi salah satu tugas matakuliah kewarganegaraan.
2)    Untuk menambah wawasan masiswa tentang pentingnya Pkn di pelajari di PT.
b.    Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :
1)    Untuk menambah pengetahuan tentang tujuan pembelajaran Pkn di PT.
2)    Untuk mengetahui tentang nilai-nali   yang terkandung dalam pancasila.
BAB II
PEMBAHASAN

A.   Latar Belakang Pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan
a.    Perubahan Pendidikan ke Masa Depan
Dalam konferensi internasioanl tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggungjawab pendidikan adalah :
1.    Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warganegara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan;
2.    Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis
3.    Mengubah cara berfikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas.
Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain maka Pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Melalui pengasuhan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional, berdaya saing secara internasionasional, warganegara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
b.    Dinamika Internal Bangsa Indonesia
Beberapa waktu terakhir ini, Indonesia mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara kita, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Liberalisasi bersamaan dengan demokratisasi di bidang politik, melahirkan sistem multi partai yang cenderung tidak efektif, pemilihan presiden – wakil presiden secara langsung yang belum diimbangi kesiapan infrastruktur sosial berupa kesiapan mental elit politik dan masyarakat yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Kekuasaan DPR-DPRD yang sangat kuat seringkali disalahgunakan sebagai ajang manuver kekuatan politik yang berdampak timbulnya ketegangan-ketegangan suasana politik nasional, dan hubungan eksekutif dan legeslatif. Pengembangan otonomi daerah berekses pada semakin bermunculan daerah otonomi khusus, pemekaran wilayah yang kadang tidak dilandasi asas-asas kepentingan nasional sehingga sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan terkesan menjadi ”chaos”.

Situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dalam praktiknya sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika, mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global mondial. Bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia.

Pancasila sudah semakin tergeser dari perannya dalam praktik ketatanegaraan dan produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas dari konsep filosofis yang seutuhnya. Eksistensi Pancasila nampak hanya dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan dan arah pembangunan. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Segala titik kelemahan pada Orde Baru linier dengan Pancasila. Akibat yang timbul dari kesalahan pemahaman tentang Pancasila ini sebagian masyarakat menyalahkan Pancasila, bahkan anti Pancasila. Kenyataan semacam ini sekarang sedang menggejala pada sebagian masyarakat Indonesia. Kesalahan pemahaman (epistemologis) ini menjadikan masyarakat telah kehilangan sumber daya dan sarana orientasi nilai.



B.   Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan:
a.    Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius.
b.    Menjadi warganegara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
c.    Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air.
d.    Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggungjawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.
e.    Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

C.   Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya Bagi Lulusan PT
Program pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian sebagai pendidikan nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut.
Pengertian nilai dasar harus difahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan PT. Peran nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila adalah sebagai berikut.
1.      Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME :
melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya.
2.      Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab:
 memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.
3.      Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia:
mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi.
4.      Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan :
mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan masal. Nilai Kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban.
5. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia :   
menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan   distributif,keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.
Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi



























BAB III
PENUTUP
A.   KESIMPULAN
Kesimpulan dari pembuatan makalah ini adalah bahwa kita lebih tau tentang pentingnya Pkn sebagai MTK, dan latar belakang tujuan pembelajaran Pkn di PT. Karena pada dasarnya ppancasila merupakan pokok pikiran bangsa indonesia yang sangat di butuhkan generasi sekarang untuk memutuskan harus kemana bangsa ini di bawa.

B.   SARAN
Penulis hanya bisa menyarankan semoga para pembaca lebih bisa memahami kenapa kita harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dan janganlah sekali-kali menodai tanah kelahiran kita ini dengan perbuatan yang tidak baik karena tercela satu ternoda semua.
















DAFTAR PUSTAKA.

Pasha, MK. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri.
2012.”pendidikan kewarganegaran di PT”. http://search.google.com/,(diakses 1 maret 213

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MAKALAH PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KESEHATAN KLIEN (PRINSIP,METODE,TEKNIK,DAN STRATEGI PENDIDIKAN SERTA MEDIA PEMBELAJARAN DAN IMPLEMENTASI)

TEORI KONSEPTUAL KEPERAWATAN NIGHTINGALE (1860)